Legal Clinic · Arguments that workKlinik Hukum · Argumen yang berhasil

What works whereApa yang berhasil, dan di mana

Which lines of legal argument for migrant workers have courts accepted, and which have they rejected, in each jurisdiction? This guide reads the coded decisions in the Court Decisions collection by jurisdiction and by argument. Each jurisdiction has a short note on what sets it apart from the others.Argumen hukum mana bagi pekerja migran yang diterima pengadilan, dan mana yang ditolak, di setiap yurisdiksi? Panduan ini membaca putusan berkode dalam koleksi Putusan Pengadilan menurut yurisdiksi dan menurut argumen. Setiap yurisdiksi dilengkapi catatan singkat tentang apa yang membedakannya dari yang lain.

Read with care. The counts describe 200 coded decisions in this collection, not all litigation, so they are not success rates. The summaries and the notes below were prepared with AI assistance and are still being checked against the judgments (how we use AI). This is not legal advice: for a case, read the judgment or ask the Legal Clinic.Baca dengan hati-hati. Angka-angka ini menggambarkan 200 putusan berkode dalam koleksi ini, bukan seluruh perkara, sehingga bukan tingkat keberhasilan. Ringkasan dan catatan di bawah disusun dengan bantuan AI dan masih diperiksa terhadap putusannya (cara kami memakai AI). Ini bukan nasihat hukum: untuk suatu perkara, bacalah putusannya atau tanyakan kepada Klinik Hukum.

At a glanceSekilas

Arguments by jurisdictionArgumen menurut yurisdiksi

Each cell shows how many times courts in that jurisdiction accepted the argument, out of the decisions in which it was tried. Only arguments tried in at least two jurisdictions are shown.Setiap sel menunjukkan berapa kali pengadilan di yurisdiksi itu menerima argumen tersebut, dari seluruh putusan yang mengujinya. Hanya argumen yang diuji di sedikitnya dua yurisdiksi yang ditampilkan.

Mostly acceptedUmumnya diterimaMixedCampuranMostly rejectedUmumnya ditolak
ArgumentArgumenSouth AfricaAfrika SelatanHong KongHong KongIndiaIndiaPhilippinesFilipinaCanadaKanadaIsraelIsraelJapanJepangSouth KoreaKorea SelatanTaiwanTaiwanUnited KingdomInggris RayaUnited StatesAmerika SerikatSoutheast AsiaAsia TenggaraGulf StatesNegara Teluk
Treating migrant workers worse than others breaches equalityMemperlakukan pekerja migran lebih buruk melanggar kesetaraan3 / 51 / 3–3 / 31 / 1–1 / 31 / 30 / 2–2 / 2––
The state must make forced labour and servitude crimes and enforce themNegara wajib menjadikan kerja paksa dan perhambaan tindak pidana dan menegakkannya–2 / 35 / 51 / 1–––––2 / 2–4 / 5–
Immigration detention must have a time limit and prompt review by a courtPenahanan imigrasi harus punya batas waktu dan segera ditinjau pengadilan4 / 41 / 1––1 / 14 / 41 / 11 / 12 / 20 / 11 / 1––
No one may be sent back to a place where they face serious harmTidak seorang pun boleh dipulangkan ke tempat ia menghadapi bahaya serius5 / 51 / 20 / 1–2 / 30 / 11 / 1––––––
Labour rights apply whatever a worker’s immigration statusHak pekerja berlaku apa pun status imigrasinya1 / 1–1 / 1–––1 / 13 / 3–1 / 12 / 32 / 2–
The recruiter at home is liable together with the employer abroadAgen perekrut di dalam negeri ikut bertanggung jawab bersama majikan di luar negeri–––7 / 7–––––––1 / 11 / 1
Fundamental rights protect non-citizens, not only citizensHak dasar melindungi orang yang bukan warga negara, tidak hanya warga negara2 / 2–2 / 3–2 / 2–––––1 / 1––
Migrant parents may stay to care for children who are residentsOrang tua migran boleh tinggal untuk merawat anak yang berstatus penduduk2 / 21 / 2––2 / 20 / 1–––––––
The state must secure food and registration for migrant workers in a crisisNegara wajib menjamin pangan dan pendataan pekerja migran saat krisis–1 / 13 / 3–––0 / 1––––––
People waiting for protection decisions have a right to workOrang yang menunggu keputusan perlindungan berhak bekerja3 / 40 / 1–––––––––––
Tying a worker to one employer breaches liberty or freedom of occupationMengikat pekerja pada satu majikan melanggar kebebasan–––––1 / 1–0 / 2––––1 / 1
Migrants are entitled at least to emergency health careMigran berhak setidaknya atas layanan kesehatan darurat–0 / 1––1 / 2–1 / 1––––––
A rule struck down as unconstitutional cannot simply be re-enactedAturan yang sudah dibatalkan tidak bisa begitu saja dibuat lagi–––1 / 1–1 / 2–––––––
The state must investigate trafficking and protect possible victimsNegara wajib menyelidiki perdagangan orang dan melindungi calon korban––1 / 1––––––2 / 2–––
Illegal working does not bar a claim against an abusive employerBekerja secara ilegal tidak menghalangi gugatan terhadap majikan yang menyalahgunakan–––––––1 / 1–1 / 10 / 1––
Children born in the country must not be left stateless because of their parents’ statusAnak yang lahir di negara itu tidak boleh dibiarkan tanpa kewarganegaraan karena status orang tuanya–1 / 11 / 1–––1 / 1––––––
Accusations made after a dispute with the employer must be examined for motiveTuduhan yang muncul setelah sengketa dengan majikan harus diperiksa motifnya––––––1 / 1––––1 / 2–
Excluding domestic workers from labour protection is discriminationMengecualikan pekerja rumah tangga dari perlindungan kerja adalah diskriminasi1 / 1–––1 / 2––––––––
Discrimination because of immigration status is race or nationality discriminationDiskriminasi karena status imigrasi adalah diskriminasi ras atau kewarganegaraan–––––––––0 / 11 / 1––
A worker’s lawful speech or activism must not cost them their stay or freedomPendapat atau kegiatan sah pekerja tidak boleh membuatnya kehilangan izin tinggal atau kebebasan––––––0 / 1––––0 / 1–
Pregnancy or childbirth must not cost a migrant worker her job or permitKehamilan atau persalinan tidak boleh membuat pekerja migran kehilangan pekerjaan atau izin–––1 / 1–1 / 1–––––––

South AfricaAfrika Selatan

18 coded decisions in the collection18 putusan berkode dalam koleksi

What makes it distinctiveApa yang membuatnya khas Being checkedSedang diperiksa

Most rights in the Bill of Rights belong to "everyone", and the Constitutional Court has read that word to include people without South African citizenship. Equality arguments therefore succeed often: permanent residents could not be barred from teaching posts or from social grants. Labour courts have held that a worker without a valid permit is still an employee. Asylum seekers have won a right to work. Public interest organisations bring many of these cases, and the Court can order structural remedies. The limits appear where a job is tied to state security or to the legal profession, where citizenship requirements have been upheld.Sebagian besar hak dalam Bill of Rights dimiliki "setiap orang", dan Mahkamah Konstitusi membaca kata itu mencakup orang yang bukan warga negara Afrika Selatan. Karena itu argumen kesetaraan sering berhasil: penduduk tetap tidak boleh dihalangi menjadi guru atau menerima bantuan sosial. Pengadilan perburuhan memutuskan bahwa pekerja tanpa izin yang sah tetap seorang pekerja. Pencari suaka memperoleh hak untuk bekerja. Banyak perkara ini diajukan organisasi kepentingan publik, dan Mahkamah bisa memerintahkan pemulihan struktural. Batasnya terlihat pada pekerjaan yang terkait keamanan atau profesi hukum, di mana syarat kewarganegaraan dipertahankan.

Compared with the rest of the collectionDibandingkan dengan bagian lain koleksi

  • Accepted more often here:Lebih sering diterima di sini: No one may be sent back to a place where they face serious harmTidak seorang pun boleh dipulangkan ke tempat ia menghadapi bahaya serius: 5 of 5 here, against 12 of 19 elsewhere in the collection.5 dari 5 di sini, dibandingkan 12 dari 19 di bagian lain koleksi.
  • Reasoning used more often here:Penalaran yang lebih sering dipakai di sini: Bright-line ruleAturan tegas: 8 of 18 decisions here, against 19% across the collection.8 dari 18 putusan di sini, dibandingkan 19% di seluruh koleksi.

Arguments that worked hereArgumen yang berhasil di sini

Arguments that did not work hereArgumen yang tidak berhasil di sini

How courts here reason most often:Cara bernalar yang paling sering di sini: Baseline: compared with whom?Garis dasar: dibandingkan dengan siapa? (8); Bright-line ruleAturan tegas (8); Case-by-case standardUkuran kasus per kasus (8); Kind of remedy: stop the act or pay for itJenis pemulihan: hentikan perbuatan atau bayar ganti rugi (3)

Hong KongHong Kong

14 coded decisions in the collection14 putusan berkode dalam koleksi

What makes it distinctiveApa yang membuatnya khas Being checkedSedang diperiksa

Hong Kong combines the common law with the Basic Law and a Bill of Rights, but the Bill of Rights Ordinance carries a reservation for immigration matters, and the courts give the government wide room on who may stay. Arguments that foreign domestic helpers should be treated like other residents, for permanent residence or against the live-in rule, have failed. What works better is the criminal law against abusive employers, review of detention, and the torture-screening procedure before removal. Welfare rules that excluded new residents have been struck down where they were disproportionate.Hong Kong memadukan common law dengan Basic Law dan Bill of Rights, tetapi Bill of Rights Ordinance memuat reservasi untuk urusan imigrasi, dan pengadilan memberi pemerintah keleluasaan luas tentang siapa yang boleh tinggal. Argumen agar pekerja rumah tangga asing diperlakukan seperti penduduk lain, untuk izin tinggal tetap atau melawan kewajiban tinggal di rumah majikan, gagal. Yang lebih berhasil adalah hukum pidana terhadap majikan yang kejam, peninjauan penahanan, dan prosedur penyaringan risiko penyiksaan sebelum pemulangan. Aturan bantuan sosial yang mengecualikan penduduk baru dibatalkan bila tidak proporsional.

Compared with the rest of the collectionDibandingkan dengan bagian lain koleksi

  • Accepted less often here:Lebih jarang diterima di sini: Migrant parents may stay to care for children who are residentsOrang tua migran boleh tinggal untuk merawat anak yang berstatus penduduk: 1 of 2 here, against 12 of 13 elsewhere in the collection.1 dari 2 di sini, dibandingkan 12 dari 13 di bagian lain koleksi.
  • Accepted less often here:Lebih jarang diterima di sini: Treating migrant workers worse than others breaches equalityMemperlakukan pekerja migran lebih buruk melanggar kesetaraan: 1 of 3 here, against 23 of 33 elsewhere in the collection.1 dari 3 di sini, dibandingkan 23 dari 33 di bagian lain koleksi.

Arguments that worked hereArgumen yang berhasil di sini

Arguments that did not work hereArgumen yang tidak berhasil di sini

How courts here reason most often:Cara bernalar yang paling sering di sini: Case-by-case standardUkuran kasus per kasus (5); Baseline: compared with whom?Garis dasar: dibandingkan dengan siapa? (3); Looking ahead: future incentivesMelihat ke depan: insentif ke depan (3); Bright-line ruleAturan tegas (2)

IndiaIndia

14 coded decisions in the collection14 putusan berkode dalam koleksi

What makes it distinctiveApa yang membuatnya khas Being checkedSedang diperiksa

The Supreme Court reads the right to life in Article 21 broadly and applies it to every person, citizen or not. Public interest litigation lets organisations, and even a letter, start a case on behalf of bonded or migrant labourers. The Court then issues detailed directions and keeps supervising them, as in the bonded labour cases and the 2021 orders on rations and registration for migrant workers. Foreigners, however, have no constitutional right to reside, so challenges to deportation have usually failed.Mahkamah Agung membaca hak atas hidup dalam Pasal 21 secara luas dan menerapkannya pada setiap orang, warga negara atau bukan. Litigasi kepentingan publik memungkinkan organisasi, bahkan sepucuk surat, memulai perkara atas nama buruh ijon atau buruh migran. Mahkamah lalu mengeluarkan perintah rinci dan terus mengawasinya, seperti dalam perkara kerja ijon dan perintah tahun 2021 tentang jatah pangan dan pendaftaran buruh migran. Namun orang asing tidak memiliki hak konstitusional untuk menetap, sehingga gugatan terhadap deportasi umumnya gagal.

Compared with the rest of the collectionDibandingkan dengan bagian lain koleksi

  • Reasoning used more often here:Penalaran yang lebih sering dipakai di sini: Looking ahead: future incentivesMelihat ke depan: insentif ke depan: 7 of 14 decisions here, against 22% across the collection.7 dari 14 putusan di sini, dibandingkan 22% di seluruh koleksi.

Arguments that worked hereArgumen yang berhasil di sini

Arguments that did not work hereArgumen yang tidak berhasil di sini

  • Fundamental rights protect non-citizens, not only citizensHak dasar melindungi orang yang bukan warga negara, tidak hanya warga negara 1 / 3
    Louis De Raedt v. Union of India (1991)
  • No one may be sent back to a place where they face serious harmTidak seorang pun boleh dipulangkan ke tempat ia menghadapi bahaya serius 1 / 1
    Mohammad Salimullah v. Union of India (2021)
  • The state must prove that a person is a foreigner before treating them as oneNegara wajib membuktikan seseorang orang asing sebelum memperlakukannya demikian 1 / 1
    Sarbananda Sonowal v. Union of India (2005)

How courts here reason most often:Cara bernalar yang paling sering di sini: Looking ahead: future incentivesMelihat ke depan: insentif ke depan (7); Baseline: compared with whom?Garis dasar: dibandingkan dengan siapa? (4); Reading the textMenafsirkan teks (2); Level of generalityTingkat keumuman (2)

PhilippinesFilipina

12 coded decisions in the collection12 putusan berkode dalam koleksi

What makes it distinctiveApa yang membuatnya khas Being checkedSedang diperiksa

The Philippines is a country of origin whose courts discipline the recruitment industry. The Constitution promises full protection to labour at home and overseas, and the Migrant Workers Act makes the local agency liable jointly and severally with the employer abroad. The Supreme Court applies that rule consistently, and it struck down, twice, a cap on the money owed to workers dismissed without cause. Bans on women's deployment have been upheld as an exercise of police power, so equality arguments against exit restrictions have not worked here.Filipina adalah negara asal yang pengadilannya mendisiplinkan industri penempatan. Konstitusi menjanjikan perlindungan penuh bagi pekerja di dalam dan luar negeri, dan Undang-Undang Pekerja Migran membuat agen lokal bertanggung jawab tanggung renteng dengan majikan di luar negeri. Mahkamah Agung menerapkan aturan itu secara konsisten, dan dua kali membatalkan batas uang yang wajib dibayar kepada pekerja yang diberhentikan tanpa alasan. Larangan penempatan perempuan dipertahankan sebagai wewenang negara, sehingga argumen kesetaraan melawan pembatasan keberangkatan tidak berhasil di sini.

Compared with the rest of the collectionDibandingkan dengan bagian lain koleksi

  • Reasoning used more often here:Penalaran yang lebih sering dipakai di sini: Agents and intermediariesAgen dan perantara: 8 of 12 decisions here, against 6% across the collection.8 dari 12 putusan di sini, dibandingkan 6% di seluruh koleksi.
  • Reasoning used more often here:Penalaran yang lebih sering dipakai di sini: Least-cost avoiderPihak yang paling mudah mencegah: 7 of 12 decisions here, against 10% across the collection.7 dari 12 putusan di sini, dibandingkan 10% di seluruh koleksi.
  • Accepted more often here:Lebih sering diterima di sini: Treating migrant workers worse than others breaches equalityMemperlakukan pekerja migran lebih buruk melanggar kesetaraan: 3 of 3 here, against 21 of 33 elsewhere in the collection.3 dari 3 di sini, dibandingkan 21 dari 33 di bagian lain koleksi.

Arguments that worked hereArgumen yang berhasil di sini

Arguments that did not work hereArgumen yang tidak berhasil di sini

How courts here reason most often:Cara bernalar yang paling sering di sini: Agents and intermediariesAgen dan perantara (8); Least-cost avoiderPihak yang paling mudah mencegah (7); Baseline: compared with whom?Garis dasar: dibandingkan dengan siapa? (5); Bright-line ruleAturan tegas (1)

CanadaKanada

11 coded decisions in the collection11 putusan berkode dalam koleksi

What makes it distinctiveApa yang membuatnya khas Being checkedSedang diperiksa

The Charter protects "everyone" in its core guarantees, and the Supreme Court treats non-citizenship as a ground of discrimination. Refugee claimants won a right to a fair hearing, and the exclusion of farmworkers from collective bargaining was struck down, although a later, weaker scheme was upheld. Much of the success comes through administrative law, where officers must weigh the best interests of children in humanitarian decisions. When domestic courts refused health care to an irregular migrant, the UN Human Rights Committee later found a violation.Charter melindungi "setiap orang" dalam jaminan pokoknya, dan Mahkamah Agung memperlakukan status bukan warga negara sebagai dasar diskriminasi. Pemohon status pengungsi memperoleh hak atas pemeriksaan yang adil, dan pengecualian buruh tani dari perundingan kolektif dibatalkan, meski skema pengganti yang lebih lemah kemudian dipertahankan. Banyak keberhasilan datang lewat hukum administrasi, di mana pejabat wajib menimbang kepentingan terbaik anak dalam keputusan kemanusiaan. Ketika pengadilan dalam negeri menolak layanan kesehatan bagi migran tak berdokumen, Komite HAM PBB kemudian menyatakan ada pelanggaran.

Arguments that worked hereArgumen yang berhasil di sini

Arguments that did not work hereArgumen yang tidak berhasil di sini

How courts here reason most often:Cara bernalar yang paling sering di sini: Case-by-case standardUkuran kasus per kasus (5); Baseline: compared with whom?Garis dasar: dibandingkan dengan siapa? (4); Level of generalityTingkat keumuman (1); Argument by analogyArgumen analogi (1)

IsraelIsrael

9 coded decisions in the collection9 putusan berkode dalam koleksi

What makes it distinctiveApa yang membuatnya khas Being checkedSedang diperiksa

Organisations such as Kav LaOved can petition the Supreme Court directly, sitting as the High Court of Justice, and the Court tests laws for proportionality under the Basic Law on human dignity and liberty. It ended the binding of caregivers to a single employer and struck down a deposit law that withheld wages. It also struck down successive versions of a detention law for asylum seekers, after the Knesset re-enacted them. Arguments on working hours for live-in caregivers and on family reunification have failed.Organisasi seperti Kav LaOved bisa langsung mengajukan petisi ke Mahkamah Agung yang bersidang sebagai High Court of Justice, dan Mahkamah menguji undang-undang dengan asas proporsionalitas berdasarkan Basic Law tentang martabat dan kebebasan manusia. Mahkamah mengakhiri pengikatan perawat pada satu majikan dan membatalkan undang-undang deposit yang menahan upah. Mahkamah juga membatalkan beberapa versi undang-undang penahanan pencari suaka setelah Knesset memberlakukannya kembali. Argumen tentang jam kerja perawat yang tinggal di rumah majikan dan tentang penyatuan keluarga gagal.

Compared with the rest of the collectionDibandingkan dengan bagian lain koleksi

  • Reasoning used more often here:Penalaran yang lebih sering dipakai di sini: Bright-line ruleAturan tegas: 5 of 9 decisions here, against 19% across the collection.5 dari 9 putusan di sini, dibandingkan 19% di seluruh koleksi.
  • Reasoning used more often here:Penalaran yang lebih sering dipakai di sini: Following or distinguishing precedentMengikuti atau membedakan preseden: 2 of 9 decisions here, against 2% across the collection.2 dari 9 putusan di sini, dibandingkan 2% di seluruh koleksi.

Arguments that worked hereArgumen yang berhasil di sini

Arguments that did not work hereArgumen yang tidak berhasil di sini

How courts here reason most often:Cara bernalar yang paling sering di sini: Bright-line ruleAturan tegas (5); Following or distinguishing precedentMengikuti atau membedakan preseden (2); Case-by-case standardUkuran kasus per kasus (2); Kind of remedy: stop the act or pay for itJenis pemulihan: hentikan perbuatan atau bayar ganti rugi (1)

JapanJepang

9 coded decisions in the collection9 putusan berkode dalam koleksi

What makes it distinctiveApa yang membuatnya khas Being checkedSedang diperiksa

Since the McLean judgment of 1978, Japanese courts have accepted that constitutional rights reach foreigners, but only within the residence system that the Minister of Justice controls with wide discretion. Constitutional challenges on voting, public posts and public assistance have therefore failed. Workers do better in private and criminal law: a worker without a visa recovered lost earnings after an injury, and a technical intern was acquitted. Oishi and Chien (2026) describe Japan's welfare system as tied mainly to legal residence status, which matches the pattern in these decisions.Sejak putusan McLean tahun 1978, pengadilan Jepang menerima bahwa hak konstitusional menjangkau orang asing, tetapi hanya dalam kerangka sistem izin tinggal yang dikendalikan Menteri Kehakiman dengan diskresi luas. Karena itu gugatan konstitusional tentang hak pilih, jabatan publik, dan bantuan sosial gagal. Pekerja lebih berhasil di hukum perdata dan pidana: pekerja tanpa visa memperoleh ganti rugi penghasilan yang hilang setelah cedera, dan seorang pemagang teknis dibebaskan. Oishi dan Chien (2026) menggambarkan sistem kesejahteraan Jepang yang terutama terikat pada status izin tinggal, sejalan dengan pola putusan ini.

Also drawing on:Juga bersandar pada:

  • Oishi, N. & Chien, Y.-C. (2026), Migration and transnational health protection in East Asia, Journal of Ethnic and Migration Studies.Oishi, N. & Chien, Y.-C. (2026), Migration and transnational health protection in East Asia, Journal of Ethnic and Migration Studies.

Compared with the rest of the collectionDibandingkan dengan bagian lain koleksi

  • Accepted less often here:Lebih jarang diterima di sini: Treating migrant workers worse than others breaches equalityMemperlakukan pekerja migran lebih buruk melanggar kesetaraan: 1 of 3 here, against 23 of 33 elsewhere in the collection.1 dari 3 di sini, dibandingkan 23 dari 33 di bagian lain koleksi.
  • Reasoning used more often here:Penalaran yang lebih sering dipakai di sini: Kind of remedy: stop the act or pay for itJenis pemulihan: hentikan perbuatan atau bayar ganti rugi: 4 of 9 decisions here, against 12% across the collection.4 dari 9 putusan di sini, dibandingkan 12% di seluruh koleksi.

Arguments that worked hereArgumen yang berhasil di sini

Arguments that did not work hereArgumen yang tidak berhasil di sini

How courts here reason most often:Cara bernalar yang paling sering di sini: Baseline: compared with whom?Garis dasar: dibandingkan dengan siapa? (4); Kind of remedy: stop the act or pay for itJenis pemulihan: hentikan perbuatan atau bayar ganti rugi (4); Substance over formSubstansi di atas bentuk (1); Presumptions and burden of proofPraduga dan beban pembuktian (1)

South KoreaKorea Selatan

8 coded decisions in the collection8 putusan berkode dalam koleksi

What makes it distinctiveApa yang membuatnya khas Being checkedSedang diperiksa

Korean courts separate the rights a migrant has as a worker from the structure of the Employment Permit System. Arguments that labour law applies whatever a worker's status succeed: trainees are covered by the Labour Standards Act, undocumented workers may form a union, and injured workers without papers receive compensation. Challenges to the limits on changing workplace have failed twice, because the Constitutional Court defers to labour market policy. The Court did strike down indefinite immigration detention in 2023. Oishi and Chien (2026) note that Korea links welfare to residence, employment and family ties.Pengadilan Korea memisahkan hak migran sebagai pekerja dari struktur Employment Permit System. Argumen bahwa hukum perburuhan berlaku apa pun status pekerja berhasil: peserta pelatihan dilindungi Labour Standards Act, pekerja tak berdokumen boleh membentuk serikat, dan pekerja tanpa dokumen yang cedera menerima kompensasi. Gugatan terhadap pembatasan pindah tempat kerja gagal dua kali, karena Mahkamah Konstitusi menyerahkan kebijakan pasar kerja kepada pemerintah. Mahkamah membatalkan penahanan imigrasi tanpa batas waktu pada 2023. Oishi dan Chien (2026) mencatat bahwa Korea mengaitkan kesejahteraan dengan tempat tinggal, pekerjaan, dan ikatan keluarga.

Also drawing on:Juga bersandar pada:

  • Oishi, N. & Chien, Y.-C. (2026), Migration and transnational health protection in East Asia, Journal of Ethnic and Migration Studies.Oishi, N. & Chien, Y.-C. (2026), Migration and transnational health protection in East Asia, Journal of Ethnic and Migration Studies.

Compared with the rest of the collectionDibandingkan dengan bagian lain koleksi

  • Accepted less often here:Lebih jarang diterima di sini: Tying a worker to one employer breaches liberty or freedom of occupationMengikat pekerja pada satu majikan melanggar kebebasan: 0 of 2 here, against 3 of 3 elsewhere in the collection.0 dari 2 di sini, dibandingkan 3 dari 3 di bagian lain koleksi.
  • Accepted less often here:Lebih jarang diterima di sini: Treating migrant workers worse than others breaches equalityMemperlakukan pekerja migran lebih buruk melanggar kesetaraan: 1 of 3 here, against 23 of 33 elsewhere in the collection.1 dari 3 di sini, dibandingkan 23 dari 33 di bagian lain koleksi.
  • Reasoning used more often here:Penalaran yang lebih sering dipakai di sini: Baseline: compared with whom?Garis dasar: dibandingkan dengan siapa?: 5 of 8 decisions here, against 30% across the collection.5 dari 8 putusan di sini, dibandingkan 30% di seluruh koleksi.

Arguments that worked hereArgumen yang berhasil di sini

Arguments that did not work hereArgumen yang tidak berhasil di sini

How courts here reason most often:Cara bernalar yang paling sering di sini: Baseline: compared with whom?Garis dasar: dibandingkan dengan siapa? (5); Looking ahead: future incentivesMelihat ke depan: insentif ke depan (3); Level of generalityTingkat keumuman (1); Bright-line ruleAturan tegas (1)

TaiwanTaiwan

4 coded decisions in the collection4 putusan berkode dalam koleksi

What makes it distinctiveApa yang membuatnya khas Being checkedSedang diperiksa

Taiwan's Constitutional Court protects personal liberty with firm procedural rules. Detention pending deportation must come quickly before a court, and these arguments have succeeded. Equality claims about benefits and about people from mainland China have failed, because the Court accepts distinctions based on nationality and on cross-strait relations. Taiwan is not a member of the UN or the ILO, so arguments from treaties come through the 2009 act that made the two human rights covenants domestic law.Mahkamah Konstitusi Taiwan melindungi kebebasan pribadi dengan aturan prosedur yang tegas. Penahanan menunggu deportasi harus segera dibawa ke pengadilan, dan argumen ini berhasil. Gugatan kesetaraan tentang tunjangan dan tentang orang dari Tiongkok daratan gagal, karena Mahkamah menerima pembedaan berdasarkan kewarganegaraan dan hubungan lintas selat. Taiwan bukan anggota PBB atau ILO, sehingga argumen dari perjanjian internasional masuk lewat undang-undang 2009 yang menjadikan dua kovenan HAM sebagai hukum nasional.

Also drawing on:Juga bersandar pada:

  • Oishi, N. & Chien, Y.-C. (2026), Migration and transnational health protection in East Asia, Journal of Ethnic and Migration Studies.Oishi, N. & Chien, Y.-C. (2026), Migration and transnational health protection in East Asia, Journal of Ethnic and Migration Studies.

Compared with the rest of the collectionDibandingkan dengan bagian lain koleksi

  • Accepted less often here:Lebih jarang diterima di sini: Treating migrant workers worse than others breaches equalityMemperlakukan pekerja migran lebih buruk melanggar kesetaraan: 0 of 2 here, against 24 of 34 elsewhere in the collection.0 dari 2 di sini, dibandingkan 24 dari 34 di bagian lain koleksi.
  • Reasoning used more often here:Penalaran yang lebih sering dipakai di sini: Bright-line ruleAturan tegas: 2 of 4 decisions here, against 19% across the collection.2 dari 4 putusan di sini, dibandingkan 19% di seluruh koleksi.

Arguments that worked hereArgumen yang berhasil di sini

Arguments that did not work hereArgumen yang tidak berhasil di sini

How courts here reason most often:Cara bernalar yang paling sering di sini: Bright-line ruleAturan tegas (2); Baseline: compared with whom?Garis dasar: dibandingkan dengan siapa? (2); Case-by-case standardUkuran kasus per kasus (1)

United KingdomInggris Raya

7 coded decisions in the collection7 putusan berkode dalam koleksi

What makes it distinctiveApa yang membuatnya khas Being checkedSedang diperiksa

British cases turn on common law doctrines read together with the European Convention on Human Rights. The Supreme Court held that the illegality defence does not bar a trafficked worker's claim, and that neither state immunity nor diplomatic immunity shields an employer from a domestic worker's claims. The European Court of Human Rights found that the UK must criminalise and investigate servitude and must not punish victims of trafficking. An argument that discrimination based on immigration status is race discrimination failed.Perkara di Inggris bertumpu pada doktrin common law yang dibaca bersama Konvensi Eropa tentang HAM. Mahkamah Agung memutuskan bahwa pembelaan "perbuatan melawan hukum" tidak menghalangi gugatan pekerja korban perdagangan orang, dan bahwa kekebalan negara maupun kekebalan diplomatik tidak melindungi majikan dari gugatan pekerja rumah tangga. Pengadilan HAM Eropa menyatakan Inggris wajib memidanakan dan menyelidiki perhambaan serta tidak menghukum korban perdagangan orang. Argumen bahwa diskriminasi karena status imigrasi adalah diskriminasi ras gagal.

Compared with the rest of the collectionDibandingkan dengan bagian lain koleksi

  • Reasoning used more often here:Penalaran yang lebih sering dipakai di sini: Looking ahead: future incentivesMelihat ke depan: insentif ke depan: 4 of 7 decisions here, against 22% across the collection.4 dari 7 putusan di sini, dibandingkan 22% di seluruh koleksi.

Arguments that worked hereArgumen yang berhasil di sini

  • The state must make forced labour and servitude crimes and enforce themNegara wajib menjadikan kerja paksa dan perhambaan tindak pidana dan menegakkannya 2 / 2
    C.N. v. the United Kingdom (2012); Basfar v. Wong (2022)
  • The state must investigate trafficking and protect possible victimsNegara wajib menyelidiki perdagangan orang dan melindungi calon korban 2 / 2
    C.N. v. the United Kingdom (2012); V.C.L. and A.N. v. the United Kingdom (2021)
  • Illegal working does not bar a claim against an abusive employerBekerja secara ilegal tidak menghalangi gugatan terhadap majikan yang menyalahgunakan 1 / 1
    Hounga v. Allen (2014)
  • Trafficked people must not be punished for offences they were forced to commitKorban perdagangan orang tidak boleh dihukum atas pelanggaran yang dipaksakan kepada mereka 1 / 1
    V.C.L. and A.N. v. the United Kingdom (2021)
  • Labour rights apply whatever a worker’s immigration statusHak pekerja berlaku apa pun status imigrasinya 1 / 1
    Benkharbouche v. Embassy of Sudan (2017)

Arguments that did not work hereArgumen yang tidak berhasil di sini

  • Discrimination because of immigration status is race or nationality discriminationDiskriminasi karena status imigrasi adalah diskriminasi ras atau kewarganegaraan 1 / 1
    Taiwo v. Olaigbe; Onu v. Akwiwu (2016)
  • Immigration detention must have a time limit and prompt review by a courtPenahanan imigrasi harus punya batas waktu dan segera ditinjau pengadilan 1 / 1
    Saadi v. the United Kingdom (Grand Chamber) (2008)

How courts here reason most often:Cara bernalar yang paling sering di sini: Looking ahead: future incentivesMelihat ke depan: insentif ke depan (4); Least-cost avoiderPihak yang paling mudah mencegah (2); Baseline: compared with whom?Garis dasar: dibandingkan dengan siapa? (2); Purpose and policy of the ruleTujuan dan kebijakan aturan (1)

United StatesAmerika Serikat

7 coded decisions in the collection7 putusan berkode dalam koleksi

What makes it distinctiveApa yang membuatnya khas Being checkedSedang diperiksa

In the United States, Congress has broad power over immigration, but state laws that single out non-citizens face strict review under the equal protection clause. Children without papers won access to public schools, and indefinite detention after a removal order was limited. In the workplace the Supreme Court denied back pay to an undocumented worker under labour law. Workers then took that question to the ILO Committee on Freedom of Association and the Inter-American Commission, which both found against the United States. This shows how an international forum can carry an argument that has failed at home.Di Amerika Serikat, Kongres memiliki wewenang luas atas imigrasi, tetapi undang-undang negara bagian yang membedakan orang yang bukan warga negara diuji ketat berdasarkan klausul perlindungan setara. Anak tanpa dokumen memperoleh akses ke sekolah negeri, dan penahanan tanpa batas setelah perintah pemulangan dibatasi. Di tempat kerja, Mahkamah Agung menolak upah tertunggak bagi pekerja tak berdokumen berdasarkan hukum perburuhan. Para pekerja lalu membawa soal itu ke Komite Kebebasan Berserikat ILO dan Komisi HAM Antar-Amerika, yang keduanya menyatakan Amerika Serikat bersalah. Ini menunjukkan bagaimana forum internasional bisa meneruskan argumen yang gagal di dalam negeri.

Compared with the rest of the collectionDibandingkan dengan bagian lain koleksi

  • Reasoning used more often here:Penalaran yang lebih sering dipakai di sini: Baseline: compared with whom?Garis dasar: dibandingkan dengan siapa?: 5 of 7 decisions here, against 30% across the collection.5 dari 7 putusan di sini, dibandingkan 30% di seluruh koleksi.
  • Accepted more often here:Lebih sering diterima di sini: Treating migrant workers worse than others breaches equalityMemperlakukan pekerja migran lebih buruk melanggar kesetaraan: 2 of 2 here, against 22 of 34 elsewhere in the collection.2 dari 2 di sini, dibandingkan 22 dari 34 di bagian lain koleksi.
  • Reasoning used more often here:Penalaran yang lebih sering dipakai di sini: Looking ahead: future incentivesMelihat ke depan: insentif ke depan: 3 of 7 decisions here, against 22% across the collection.3 dari 7 putusan di sini, dibandingkan 22% di seluruh koleksi.

Arguments that worked hereArgumen yang berhasil di sini

Arguments that did not work hereArgumen yang tidak berhasil di sini

How courts here reason most often:Cara bernalar yang paling sering di sini: Baseline: compared with whom?Garis dasar: dibandingkan dengan siapa? (5); Looking ahead: future incentivesMelihat ke depan: insentif ke depan (3); Kind of remedy: stop the act or pay for itJenis pemulihan: hentikan perbuatan atau bayar ganti rugi (2); Bright-line ruleAturan tegas (1)

Southeast Asia (Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia)Asia Tenggara (Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia)

11 coded decisions in the collection11 putusan berkode dalam koleksi

What makes it distinctiveApa yang membuatnya khas Being checkedSedang diperiksa

Few constitutional rulings on migrant workers exist in this region. Most decisions in the collection come from criminal courts, where employers who abused domestic workers were convicted in Malaysia and Singapore, though not in every case. They also come from labour and administrative courts, such as Thailand's order to compensate Myanmar workers and a Malaysian award against a recruiter. Defamation law has been used against advocates who expose abuse. Iskandar (2018) traces the weakness of rights-based arguments to the region's sharp line between legal and illegal foreigners and to the consensus style of ASEAN. He points to national human rights institutions such as SUHAKAM as a home-grown route. In Indonesia, the Constitutional Court kept fishers and ship crew inside the migrant worker protection law. Lyon and Iskandar (2024) show that workers reach the law mainly through trusted intermediaries.Di kawasan ini hanya ada sedikit putusan konstitusional tentang pekerja migran. Sebagian besar putusan dalam koleksi berasal dari pengadilan pidana, tempat majikan yang menganiaya pekerja rumah tangga dihukum di Malaysia dan Singapura, meski tidak dalam setiap kasus. Putusan lain berasal dari pengadilan perburuhan dan tata usaha negara, seperti perintah Thailand untuk membayar kompensasi kepada pekerja Myanmar dan putusan Malaysia terhadap agen perekrut. Hukum pencemaran nama baik pernah dipakai terhadap pembela yang membongkar pelanggaran. Iskandar (2018) menelusuri lemahnya argumen berbasis hak pada garis tajam antara orang asing legal dan ilegal di kawasan ini serta pada gaya musyawarah ASEAN. Ia menunjuk lembaga HAM nasional seperti SUHAKAM sebagai jalur yang tumbuh dari dalam. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mempertahankan awak kapal dan nelayan dalam UU pelindungan pekerja migran. Lyon dan Iskandar (2024) menunjukkan bahwa pekerja menjangkau hukum terutama lewat perantara yang mereka percaya.

Also drawing on:Juga bersandar pada:

  • Iskandar, P. (2018), Non-Citizen Rights in ASEAN: The Need to Chart a New Course, Social & Legal Studies 27(2): 180–199.Iskandar, P. (2018), Non-Citizen Rights in ASEAN: The Need to Chart a New Course, Social & Legal Studies 27(2): 180–199.
  • Lyon, B. & Iskandar, P. (2024), Relational self and farmworker law reform: the case of Indonesia, Legal Pluralism and Critical Social Analysis 56(3): 616–636.Lyon, B. & Iskandar, P. (2024), Relational self and farmworker law reform: the case of Indonesia, Legal Pluralism and Critical Social Analysis 56(3): 616–636.

Compared with the rest of the collectionDibandingkan dengan bagian lain koleksi

  • Reasoning used more often here:Penalaran yang lebih sering dipakai di sini: Looking ahead: future incentivesMelihat ke depan: insentif ke depan: 7 of 11 decisions here, against 22% across the collection.7 dari 11 putusan di sini, dibandingkan 22% di seluruh koleksi.

Arguments that worked hereArgumen yang berhasil di sini

Arguments that did not work hereArgumen yang tidak berhasil di sini

  • The state must make forced labour and servitude crimes and enforce themNegara wajib menjadikan kerja paksa dan perhambaan tindak pidana dan menegakkannya 1 / 5
    Public Prosecutor v. Ambika M.A. Shan (death of Adelina Lisao) (2019)
  • Accusations made after a dispute with the employer must be examined for motiveTuduhan yang muncul setelah sengketa dengan majikan harus diperiksa motifnya 1 / 2
    Natural Fruit Co. v. Andy Hall (2016)
  • A worker’s lawful speech or activism must not cost them their stay or freedomPendapat atau kegiatan sah pekerja tidak boleh membuatnya kehilangan izin tinggal atau kebebasan 1 / 1
    Natural Fruit Co. v. Andy Hall (2016)

How courts here reason most often:Cara bernalar yang paling sering di sini: Looking ahead: future incentivesMelihat ke depan: insentif ke depan (7); Baseline: compared with whom?Garis dasar: dibandingkan dengan siapa? (2); Presumptions and burden of proofPraduga dan beban pembuktian (2); Kind of remedy: stop the act or pay for itJenis pemulihan: hentikan perbuatan atau bayar ganti rugi (2)

Gulf StatesNegara Teluk

2 coded decisions in the collection2 putusan berkode dalam koleksi

What makes it distinctiveApa yang membuatnya khas Being checkedSedang diperiksa

The decisions in the collection from the Gulf States are mostly wage and contract claims in labour courts and courts of cassation. Workers often won these claims, usually on the written terms of the contract and on payment records. A claim normally begins with a complaint to the labour ministry, which tries to settle it before referring it to court. In Kuwait, the Constitutional Court upheld the Domestic Workers Law when recruitment offices challenged it. Practical points for these courts are good documentation and early use of the ministry procedure.Putusan dari Negara Teluk dalam koleksi ini sebagian besar adalah gugatan upah dan kontrak di pengadilan perburuhan dan pengadilan kasasi. Pekerja sering memenangkan gugatan ini, biasanya berdasarkan isi kontrak tertulis dan catatan pembayaran. Gugatan biasanya dimulai dengan pengaduan ke kementerian ketenagakerjaan, yang berupaya mendamaikan sebelum meneruskannya ke pengadilan. Di Kuwait, Mahkamah Konstitusi mempertahankan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga ketika digugat kantor-kantor perekrutan. Hal praktis di pengadilan ini adalah dokumentasi yang baik dan penggunaan prosedur kementerian sejak awal.

Also drawing on:Juga bersandar pada:

  • ILO FAIRWAY, Regulatory framework governing migrant workers: country factsheets for the Gulf States (2023–2024).ILO FAIRWAY, Regulatory framework governing migrant workers: lembar fakta negara-negara Teluk (2023–2024).

Arguments that worked hereArgumen yang berhasil di sini

Arguments that did not work hereArgumen yang tidak berhasil di sini

None in the collection yet.Belum ada dalam koleksi.

How courts here reason most often:Cara bernalar yang paling sering di sini: Kind of remedy: stop the act or pay for itJenis pemulihan: hentikan perbuatan atau bayar ganti rugi (1); Least-cost avoiderPihak yang paling mudah mencegah (1); Agents and intermediariesAgen dan perantara (1)

How this guide is madeCara panduan ini disusun

The guide is generated from the Court Decisions data (version 0.1, 2026-11-01). It uses only decisions with a written summary, not unchecked candidates. Each argument a court ruled on is coded as accepted or rejected, and each decision is tagged with the reasoning tools the court relied on, following Farnsworth's The Tools of Argument and the other sources listed in the Court Decisions method section. The comparisons with the rest of the collection flag differences of 35 percentage points or more, and only where the argument was tried at least twice in the jurisdiction and three times elsewhere. They describe this collection only. The distinctive-feature notes were written with AI assistance from the decisions and from the sources named in each note, and they are being checked. Corrections are welcome at secretariat@theimr.org.Panduan ini dibuat dari data Putusan Pengadilan (versi 0.1, 2026-11-01). Panduan ini hanya memakai putusan yang sudah memiliki ringkasan tertulis, bukan kandidat yang belum diperiksa. Setiap argumen yang diputus pengadilan dikodekan sebagai diterima atau ditolak, dan setiap putusan ditandai dengan alat penalaran yang dipakai pengadilan, mengikuti The Tools of Argument karya Farnsworth dan sumber lain yang tercantum di bagian metode Putusan Pengadilan. Perbandingan dengan bagian lain koleksi menandai perbedaan sebesar 35 poin persentase atau lebih, dan hanya bila argumen itu diuji sedikitnya dua kali di yurisdiksi tersebut dan tiga kali di tempat lain. Perbandingan ini hanya menggambarkan koleksi ini. Catatan tentang ciri khas ditulis dengan bantuan AI dari putusan dan dari sumber yang disebut dalam setiap catatan, dan sedang diperiksa. Koreksi bisa dikirim ke secretariat@theimr.org.

Open Court Decisions by argumentBuka Putusan Pengadilan menurut argumen · Prepare a rights communicationSiapkan pengaduan hak · Find free legal helpCari bantuan hukum gratis