Legal Clinic · Self-checkKlinik Hukum · Periksa sendiri

Could this be human trafficking?Apakah ini perdagangan orang?

A private check for migrant workers and their families. Answer short questions, one at a time, and get a result sheet you can print or save: what the law looks for, which laws apply in Indonesia and abroad, what could follow in law, and similar court decisions.Pemeriksaan rahasia untuk pekerja migran dan keluarganya. Jawab pertanyaan singkat satu per satu, lalu dapatkan lembar hasil yang bisa dicetak atau disimpan: apa yang dicari hukum, hukum mana yang berlaku di Indonesia dan di luar negeri, apa akibat hukumnya, dan putusan pengadilan yang serupa.

MethodMetode

How the self-check reaches its resultBagaimana pemeriksaan ini sampai pada hasilnya

The check is a transparent decision tree, not a statistical or machine-learning model. Every answer maps onto a named legal element, and the same answers always give the same result. The full logic, the legal sources and their limits are set out in the explanatory note.Pemeriksaan ini adalah pohon keputusan yang terbuka, bukan model statistik atau pembelajaran mesin. Setiap jawaban dipetakan ke unsur hukum yang disebut namanya, dan jawaban yang sama selalu memberi hasil yang sama. Seluruh logika, sumber hukum, dan batasannya dijelaskan dalam catatan penjelasan.

Age under 18? ── yes ──▶ ACT + PURPOSE ⇒ trafficking (child) │ no ▼ ACT + MEANS + PURPOSE ⇒ trafficking │ not all three ▼ NOT FREE (involuntary) + COERCION ⇒ forced labor │ no ▼ paid to cross a border, free on arrival ⇒ smuggling two parts present, or one present + one unclear ⇒ more facts needed wage, document, debt or condition problems ⇒ other labor rights problems otherwise ⇒ few signsDi bawah 18? ── ya ──▶ PERBUATAN + TUJUAN ⇒ perdagangan anak │ tidak ▼ PERBUATAN + CARA + TUJUAN ⇒ perdagangan orang │ tidak ketiganya ▼ TIDAK SUKARELA + PAKSAAN ⇒ kerja paksa │ tidak ▼ membayar untuk menyeberang, bebas setelah tiba ⇒ penyelundupan dua unsur ada, atau satu ada + satu belum jelas ⇒ perlu fakta lebih banyak masalah upah, dokumen, utang, atau kondisi ⇒ masalah hak pekerja lain selain itu ⇒ sedikit tanda

1. Trafficking: three elements1. Perdagangan orang: tiga unsur

The test follows Article 3 of the UN Trafficking in Persons Protocol (2000), which Indonesia ratified by Law 14/2009, and Article 1(1) of Law 21/2007. An adult case needs an act (recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt; Indonesian law adds sending), a means (threat, force, coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power or of a position of vulnerability, payments to a person in control; Indonesian law adds confinement, falsification and debt bondage) and a purpose of exploitation. For a child (under 18) the means element is not required (Art. 3(c)–(d)). Consent is irrelevant once a means is used (Art. 3(b); Law 21/2007, Art. 26). A planned purpose is enough; Indonesian law also covers conduct that results in exploitation.Uji ini mengikuti Pasal 3 Protokol PBB tentang Perdagangan Orang (2000), yang diratifikasi Indonesia dengan UU 14/2009, dan Pasal 1 angka 1 UU 21/2007. Perkara orang dewasa memerlukan perbuatan (perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan; hukum Indonesia menambahkan pengiriman), cara (ancaman, kekerasan, paksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pemberian bayaran kepada orang yang memegang kendali; hukum Indonesia menambahkan penyekapan, pemalsuan, dan penjeratan utang), dan tujuan eksploitasi. Untuk anak (di bawah 18) unsur cara tidak diperlukan (Pasal 3(c)–(d)). Persetujuan tidak relevan begitu suatu cara dipakai (Pasal 3(b); UU 21/2007, Pasal 26). Tujuan yang direncanakan sudah cukup; hukum Indonesia juga mencakup perbuatan yang mengakibatkan eksploitasi.

2. Forced labor: two dimensions2. Kerja paksa: dua dimensi

Forced labor is defined by ILO Convention No. 29, Art. 2(1). To operationalize it, the check uses the two-dimension rule of the Guidelines concerning the measurement of forced labor adopted by the 20th International Conference of Labour Statisticians (2018): work counts as forced only when it is both involuntary (deceptive recruitment, conditions not agreed, no freedom to leave, excessive hours, degrading conditions) and imposed by coercion (violence, threats, confinement, isolation, withheld wages or documents, debt manipulation). The eleven ILO indicators (2012) are shown as a checklist. When forced labor is found, the purpose element of trafficking is treated as present.Kerja paksa didefinisikan oleh Konvensi ILO No. 29, Pasal 2(1). Untuk menerapkannya, pemeriksaan memakai aturan dua dimensi dari Pedoman pengukuran kerja paksa yang diadopsi Konferensi Internasional Ahli Statistik Ketenagakerjaan ke-20 (2018): pekerjaan dihitung sebagai kerja paksa hanya bila tidak sukarela (rekrutmen yang menipu, kondisi yang tidak disepakati, tidak bebas pergi, jam kerja berlebihan, kondisi yang merendahkan) sekaligus dipaksakan melalui paksaan (kekerasan, ancaman, pengurungan, isolasi, upah atau dokumen ditahan, manipulasi utang). Sebelas indikator ILO (2012) ditampilkan sebagai daftar periksa. Bila kerja paksa ditemukan, unsur tujuan perdagangan orang dianggap ada.

3. National peculiarities3. Kekhususan hukum nasional

The result is first stated against international law and Indonesian law, which applies to recruiters and agents in Indonesia and protects Indonesians abroad (Law 21/2007, Arts. 4 and 54; Law 18/2017). For 14 destination countries the sheet adds the country’s trafficking statute, its treaty obligations, its rules on changing employer, recruitment fees and domestic work, and a note on how its law departs from the Palermo model. Where the difference changes the likely outcome (for example Hong Kong, whose only trafficking offense concerns prostitution, or Thailand and South Korea, which punish forced labor separately), the result says so. Treaty status and work rules come from the IMR comparison datasets; Gulf entries are descriptive.Hasil pertama-tama dinyatakan menurut hukum internasional dan hukum Indonesia, yang berlaku bagi perekrut dan agen di Indonesia dan melindungi WNI di luar negeri (UU 21/2007, Pasal 4 dan 54; UU 18/2017). Untuk 14 negara tujuan, lembar hasil menambahkan undang-undang perdagangan orang negara itu, kewajiban traktatnya, aturan pindah majikan, biaya rekrutmen, dan kerja rumah tangga, serta catatan tentang bagaimana hukumnya berbeda dari model Palermo. Bila perbedaan itu mengubah kemungkinan hasil (misalnya Hong Kong, yang satu-satunya tindak pidana perdagangan orangnya menyangkut pelacuran, atau Thailand dan Korea Selatan, yang menghukum kerja paksa secara tersendiri), hasil menyebutkannya. Status traktat dan aturan kerja diambil dari dataset perbandingan IMR; entri Teluk bersifat deskriptif.

4. Similar decisions4. Putusan serupa

Decisions are drawn from the Court Decisions collection of Migration Jurisprudence from the South by matching the situation (sector, form of exploitation, child, debt, forced labor, migration abroad) to tagged decisions. National, regional and international decisions from Asia, Africa, the Middle East and Latin America rank first; European decisions follow. Uncoded candidates rank last and are labelled.Putusan diambil dari koleksi Putusan Pengadilan dalam Pandangan Hukum Migrasi dari Dunia Berkembang dengan mencocokkan keadaan (sektor, bentuk eksploitasi, anak, utang, kerja paksa, migrasi ke luar negeri) dengan putusan bertanda. Putusan nasional, kawasan, dan internasional dari Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin diurutkan lebih dulu; putusan Eropa menyusul. Kandidat yang belum dikodekan diurutkan terakhir dan diberi label.

5. Limits5. Batasan

The check relies on what the person reports and simplifies legal concepts into plain questions. It cannot weigh evidence, credibility or intent, and it does not cover every national offense. Indonesian statutory references are marked “being checked” until compared with the official texts (JDIH BPK, peraturan.go.id); destination-country notes rest partly on secondary sources. The plain-language wording was drafted with AI assistance and edited by IMR (how we use AI). The rules themselves are fixed and written by people.Pemeriksaan ini bergantung pada apa yang dilaporkan dan menyederhanakan konsep hukum menjadi pertanyaan sederhana. Pemeriksaan ini tidak bisa menimbang bukti, kredibilitas, atau niat, dan tidak mencakup setiap tindak pidana nasional. Rujukan undang-undang Indonesia ditandai “sedang diperiksa” sampai dibandingkan dengan naskah resmi (JDIH BPK, peraturan.go.id); catatan negara tujuan sebagian bersandar pada sumber sekunder. Kata-kata sederhana disusun dengan bantuan AI dan disunting IMR (cara kami memakai AI). Aturannya sendiri tetap dan ditulis oleh manusia.

6. Privacy and usage counts6. Privasi dan hitungan penggunaan

Answers are kept only in the page’s memory and are never stored or sent; the result sheet is made in the browser. To report how much the tool is used, the page sends anonymous counts to GoatCounter (no cookies): that a check was started, that it was finished with its result level (for example “forced labor”) and whether it concerned Indonesia or abroad, and whether a sheet was printed or downloaded. No answers, countries or identifiers are sent.Jawaban hanya disimpan di memori halaman dan tidak pernah disimpan atau dikirim; lembar hasil dibuat di peramban. Untuk melaporkan seberapa sering alat ini dipakai, halaman mengirim hitungan anonim ke GoatCounter (tanpa cookie): bahwa pemeriksaan dimulai, bahwa pemeriksaan selesai beserta tingkat hasilnya (misalnya “kerja paksa”) dan apakah menyangkut Indonesia atau luar negeri, serta apakah lembar hasil dicetak atau diunduh. Tidak ada jawaban, negara, atau penanda identitas yang dikirim.

Find free legal helpCari bantuan hukum gratis · Prepare a rights communicationSiapkan pengaduan hak · Court DecisionsPutusan Pengadilan